Mewujudkan Pelayanan Informasi Prima, Diskominfo Mentawai Gelar Rakor Penguatan Kapasitas Operator PPID
![]() |
| Mewujudkan Pelayanan Informasi Prima, Diskominfo Mentawai Gelar Rakor Penguatan Kapasitas Operator PPID |
Kegiatan ini diikuti oleh operator PPID dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terjadwal secara bergilir sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan informasi, dan juga digelar menjelang pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) yang akan diadakan pada akhir bulan April 2026.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian (APTIKA) Diskominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai Samuel Haratua Siswono salah satu pemateri teknis kegiatan ini mengatakan, pelaksanaan Rakor bersama Operator PPID yang digelar oleh Diskominfo Mentawai ini hanya berfokus pada praktek peng-uploudan atau cara memasukkan data informasi publik (DIP) pada website PPID Kabupaten yang beralamat di www.ppid.mentawaikab.go.id, sedangkan secara teori lengkap tentang penjabaran PPID akan diberikan pada pelaksanaan Bimtek.
" ya dari 33 OPD yang ada dan dijadwal setiap hari ada 10 OPD kita berikan fokus hanya pada praktek cara mengaploud DIP pada website PPID, sedangkan masalah lain tentang PPID akan dijabarkan Bimtek nanti, " Ujar Samuel
Hal lain juga disampaikan, Sarjuliati, operator PPID Utama Pemkab. Mentawai. Dia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi.
"Tenaga operator memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan menjadi operator yang mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, sesuai dengan prinsip cepat, tepat, dan transparan” ujarnya.
Dengan adanya pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Mentawai melalui Diskominfo menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang semakin transparan dan terpercaya di mata masyarakat. Pelayanan informasi publik yang baik diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (D)




