Persiapan Pengamanan Pilkada 2024, Polres Mentawai Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Singgalang

Kapolres Mentawai AKBP Rory Ratno A, S.E., M.M., M.Tr.Opsla bersama Pj. Bupati Mentawai Fernando J. Simanjuntak dan Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Restu Petrus Simbolon,S.IP.M.IP saat melakukan inspeksi barisan  

diskominfomentawaikab.go.id | Tuapejat -  Dalam rangka menghadapi Pemilukada, 27 November 2024, Kepolisian Resort (Polres) Mentawai  menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Singgalang tahun 2024, Senin (26/8/2024) dihalaman kantor Mapolres Jalan Raya Tuapejat KM.9 Sipora Utara. 

 Apel tersebut, dihadiri langsung Pj. Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. 

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat  Irjen. Pol. Suharyono, S.I.K., S.H., pada amanatnya yang dibacakan Kapolres Mentawai AKBP Rory Ratno A, S.E., M.M., M.Tr.Opsla menyebutkan, bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras operasi Mantap Praja Singgalang 2024, sehingga Pilkada diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. 

"Pilkada Serentak 2024 adalah pesta demokrasi kedua setelah Pemilu Februari kemarin. Seluruh komponen bangsa dan masyarakat harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pilkada 2024. Terlebih Pilkada 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak diseluruh daerah di Sumbar dan melibatkan jumlah pemilih yang besar," tegas Rory Ratno A

Ia menjelaskan, bahwa Operasi Mantap Praja Singgalang 2024 dilaksanakan selama113 hari sejak 27 Agustus 2024 hingga 19 Desember 2024 yang diikuti oleh 2.162 Personel Polda Sumbar dan 4.690 personel Polres dan Polsek jajaran se Sumbar selama tahapan Pilkada serentak. 

Pemungutan suara akan berlangsung pada 27 November 2024 dengan jumlah DPT terdaftar sebanyak 4.088.606 jiwa di 19 Kab/kota, 179 Kecamatan, 1.265 Desa/Kelurahan dan 10.785 TPS yang tersebar diseluruh wilayah se Sumbar. 

Ia juga meminta peserta apel agar terus melakukan Mapping potensi konflik sosial secara detail diwilayah masing-masing. Khusus bencana alam, agar mengkoordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lain guna memetakan daerah rawan. 

" Terdapat penekanan untuk kita pedomani diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya, melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP," Ujarnya

Pada bagian akhir amanatnya, Kapolda Sumbar juga menginstruksikan kepada unsur pimpinan di jajarannya untuk langsung turun ke lapangan.

"Pimpinan di setiap tingkat harus terjun langsung ke lapangan, melakukan pengaturan jadwal pengamanan, mengedepankan komunikasi publik, serta meningkatkan sinergitas dan solidaritas antar seluruh personel pengamanan," Pungkasnya (MD)